Indonesia, Pusat Sertifikasi Halal ASEAN .

Cyber Sabili-Bogor. Bakti LPPOM MUI pada umat Islam Indonesia sudah tak diragukan lagi. Kini, pengabdian dan sumbangsihnya pada peradaban halal, mulai diakui dunia internasional. Tak lama lagi Indonesia pun menjadi pusat standar sertifikasi halal ASEAN.

Lembaga sertifikasi halal se–ASEAN telah menyepakati diwujudkannya One Halal ASEAN Standard. Kesepakatan ini, merupakan hasil dari pertemuan dan workshop pertama lembaga-lembaga sertifikasi halal se–ASEAN yang diselenggarakan LPPOM MUI di Bogor, Sabtu (29/10/2011) lalu. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, lembaga-lembaga halal ASEAN sangat antusias dan memiliki semangat yang sama dalam mewujudkan gagasan One Halal ASEAN Standard (Satu Standar Sertifikasi Halal ASEAN).

Pertemuan yang bertajuk “Harmonization of Halal Standard Among Halal Certifying Bodies In ASEAN Region” ini dihadiri oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Kementrian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, Halal Industry Development Corporation Sdn Bhd (HDC), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Islamic Da`wah Council of The Philipines (IDCP), The Central Islamic Commette of Thailand (CICOT), dan Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS).

Untuk membahas secara detail pemberlakuan satu standar sertifikasi halal ASEAN ini, para delegasi juga menyepakati dibentuknya working group. Menurut Lukmanul Hakim, working group ini bertugas membahas secara detail berbagai perbedaan yang ada sehingga akan tercapai harmonisasi dalam fatwa dan standar sertifikasi halal. “Hasil kerja working group ini akan dibawa pada pertemuan berikutnya, April tahun depan di Thailand,” ujarnya.

Diakui Lukmanul bahwa rencana pemberlakuan satu standar sertifikasi halal ASEAN ini berangkat dari keprihatinan bersama terhadap sertifikasi halal di Eropa. ”Di sana jika kita lihat, yang muncul adalah standar halal Indonesia, standar halal Brunei, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Mengapa tidak kita wujudkan saja satu standar halal ASEAN. Jika terwujud, ini akan mencerminkan pada dunia bahwa umat Islam di ASEAN bersatu dan dapat bekerjasama dengan baik,” paparnya.

Semangat menerapkan standar sertifikasi halal ASEAN juga disuarakan delegasi dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Nadzri Shamsudin. Menurutnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal di Malaysia dan delegasi dari kedutaan Malaysia di Jakarta mengikuti workshop karena ingin mendukung terwujudnya standar sertifikasi halal di ASEAN. Selain itu, lanjut Nadzri, pihaknya juga ingin memperoleh masukan tentang berbagai aspek syariah dan standar penerapan sertifikasi halal di Indonesia yang diterapkan LPPOM MUI.

“Selama ini ada beberapa kendala yang kita hadapi. Misalnya, beberapa produk yang telah disertifikasi halal oleh Jakim, jika ingin masuk ke Indonesia harus disertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Sebaliknya, beberapa produk Indonesia yang sudah disertifikasi halal oleh LPPOM MUI jika ingin masuk ke Malaysia juga harus disertifikasi halal oleh Jakim. Ini kan tidak produktif dan membebani produsen. Jika ada satu standar sertifikasi halal di ASEAN tumpang tindih pemberian sertifikasi tidak akan terjadi,” terang Nadzri.

Dukungan pemberlakuan satu standar sertifikasi halal ASEAN juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Umum MUI Ichwan Syam menegaskan, MUI terus mengupayakan direalisasikannya standar sertifikasi halal ASEAN secara bertahap. “MUI yakin, dengan dukungan semua pihak dan keinginan yang kuat dari semua lembaga sertifikasi halal di ASEAN, satu standar halal ASEAN akan segera terwujud dalam waktu dekat,” tandasnya.

Menurut Ichwan, keuntungan yang diperoleh dengan adanya satu standar sertifikasi halal ASEAN, antara lain adanya satu identitas di mata dunia. Selain itu, dengan banyak produk halal dari kawasan Asia Tenggara juga semakin membuat umat Islam di seluruh dunia merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk pangan dan minuman. “Dari sisi bisnis, juga akan mendorong produsen menghasilkan produk pangan yang kompetitif di dunia internasional,” ujarnya.

Apalagi, salah satu faktor terpenting yang akan memudahkan terwujudnya satu standard sertifikasi halal ASEAN juga sudah terpenuhi. Yakni, sebagian besar umat Islam di kawasan Asia Tenggara menggunakan mazhab Syafii. Jadi, saatnya kita songsong pemberlakuan satu standar sertifikasi halal ASEAN.

Pusat Halal ASEAN

Bak gayung bersambut, semangat memberlakukan satu standar sertifikasi halal ASEAN juga mendapat dukungan positif dari para penguasaha Amerika Serikat (AS). Bahkan, para pengusaha kelas dunia ini, mendorong Indonesia menjadi pusat sertifikasi halal ASEAN. Pusat pusat sertifikasi halal ASEAN memang sangat diperlukan sebagai bagian dari rencana integrasi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya jika Indonesia bisa menjadi acuan penerapan sertifikasi halal yang berlaku untuk pasar ASEAN.

Itulah permintaan yang disampaikan 73 pengusaha AS yang tergabung dalam “Forum Bisnis AS–ASEAN” (US–ASEAN Business Council) saat bertemu Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Rabu (16/2/2011). Presiden US–ASEAN Business Council, Alexander C Filedman mengatakan,  perusahaan AS mengharapkan terciptanya integrasi pasar di ASEAN agar memudahkan perusahaan melakukan ekspansi di wilayah ini. “Diperlukan konektivitas pasar antar negara di ASEAN agar memberikan kejelasan bagi perusahaan-perusahaan AS,” ujarnya. Pengusaha AS yang ikut dalam pertemuan antara lain dari Chevron, Google, Conoco, Philips, dan Monsanto.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menambahkan, diskusi tentang integrasi pasar ASEAN ini menyangkut juga isu tentang pemberlakuan satu standar sertifikasi halal di ASEAN. AS akan membantu Indonesia menjadi pusat sertifikasi halal di ASEAN. “Jika pasarnya satu di kawasan ASEAN, tentu standar sertifikasi halalnya juga harus satu,  yakni sertifikasi halal se-ASEAN. Seharusnya, sertifikasi halal ini berpusat di Indonesia dan AS bersedia membantu mewujudkannya,” kata Yopie.

Tema kedua yang dibicarakan dalam pertemuan itu, lanjut Yopie, tentang integrasi dan konsultasi yang intens antar pemangku kepentingan terkait regulasi bisnis. AS meminta semua regulasi bisnis di Indonesia dilakukan secara intensif. “Misalnya, bagaimana pengaturan tentang industri makanan. Mereka ingin mengetahui bagaimana Indonesia menyikapi makanan yang merupakan hasil rekayasa genetika, transgenik, dan lainnya,” katanya.

Terkait kesiapan Indonesia menjadi pusat standar sertifikasi halal ASEAN, Sekretaris Umum MUI Ichwan Syam menegaskan bahwa Indonesia sudah mengajukan satu standar yang akan diberlakukan bersama di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Pengajuan proposal satu standar sertifikasi halal ASEAN dilakukan Indonesia ketika menjadi tuan rumah pertemuan dan workshop lembaga sertifikasi halal se-ASEAN yang diselenggraakan LPPOM MUI di Bogor, Sabtu (29/10/2011) lalu.

Dipilihnya Indonesia, melalui LPPOM MUI menjadi pusat standar sertifikasi halal ASEAN memang sangat layak. Pasalnya, selama ini LPPOM MUI telah menjadi rujukan sertifikasi halal Internasional. Hal ini setidaknya telah dibuktikan ketika LPPOM MUI mengadakan “Pelatihan Auditor Halal Internasional.” Acara yang berlangsung 16–22 Juni 2011 di Bogor ini diikuti oleh 38 peserta dari 26 lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara. Di antaranya, Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia.

Peserta dari Asia di antaranya dating dari lembaga sertifikasi halal Malaysia, Filipina, India, Jepang, dan Taiwan. Dari Eropa, yang mengikuti pelatihan adalah utusan lembaga sertifikasi halal dari Irlandia, Inggris, Swiss, Polandia, Spanyol, dan Belanda. Dari benua Amerika ada Brazil dan beberapa lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat. Selanjutnya, datang juga peserta dari lembaga sertifikasi halal  Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

Ketua MUI Amidhan Shaberah menegaskan, pelatihan ini merupakan manifestasi kerja sama intenasional MUI dengan lembaga-lembaga keislaman di luar negeri. Khusus tentang sertifikasi halal, ketentuan internasional belum baku, makanya MUI merancang sistem sertifikasi yang bisa diterapkan pada tingkat dunia. “Suksesnya acara ini merupakan bukti bahwa LPPOM MUI selama ini telah menjadi rujukan dalam menerapkan standar sertifikasi halal di seluruh dunia. Karenanya, mereka pun ingin belajar dari Indonesia,” paparnya.

Tiga Standar

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menjelaskan, berdasarkan ketetapan dan  panduan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada tiga landasan yang digunakan dalam menetapkan fatwa halal yang bisa diadopsi sebagai standar sertifikasi halal ASEAN. Yakni syariah base (landasan syariah), scientific base (landasan ilmiah), dan cultural base (aspek latar-belakang budaya).

Menurut Lukmanul, dalam aspek Syariah, relatif tidak ada perbedaan yang mendasar antara LPPOM MUI dengan lembaga sejenis se-Asia Tenggara. Meski diakui, ada perbedaan yang sangat kontroversial dengan beberapa lembaga sertifikasi halal lainnya, terutama di Eropa. Misalnya, dalam proses pembuatan gelatin dengan bahan dari babi. Lembaga di Eropa ada yang membolehkannya dengan dalil kaidah Fiqhiyyah Istihalah. Tapi kaidah ini tidak diterima oleh Komisi Fatwa MUI.

Yang paling krusial, lanjut Lukmanul, justru pada perbedaan latar-belakang budaya. Contohnya, Komisi Fatwa MUI tidak akan melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang memiliki konotasi haram. Seperti produk Rootbeer. Meski produk itu tidak mengandung alkohol dan tidak ada kandungan yang dicurigai haram, tapi MUI  tidak akan melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk tersebut. Karena dikhawatirkan masyarakat akan salah persepsi dan mengganggap MUI menghalalkan bir, produk yang telah jelas keharamannya. Walaupun, mungkin saja Rootbeer itu di Malaysia telah mendapat Sertifikat Halal dari JAKIM.

Contoh lain, kata Lukmanul, Brunei Darussalam hingga saat ini tidak dapat menerima daging hewan yang disembelih dengan proses Stunning (pemingsanan) terlebih dahulu. Sementara MUI dapat menerima Stunning dengan syarat yang sangat ketat. “Hal-hal semacam inilah yang kita bahas melalui rangkaian acara Workshop Sertifikasi Halal yang diikuti oleh delegasi dari lembaga sertifikasi halal se-ASEAN dan delegasi dari Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS).

Mudah-mudahan, dengan pembahasan yang komprehensif dan final, standar sertifkasi halal ASEAN segera terwujud. Semoga. (Dwi Hardianto).

Sumber: Majalah Sabili No 04 TH XIX 24 November 2011.

(sumber)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s